Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk memangkas anggaran negara guna mendanai program sosial yang menjadi andalannya. Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak yang ia sebut sebagai “raja-raja kecil” dalam birokrasi. Terlepas dari kekhawatiran bahwa pemotongan ini dapat menghambat perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat.
“Dalam birokrasi, ada yang merasa kebal hukum, merasa seperti raja kecil,” ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan Nahdlatul Ulama. “Saya ingin menghemat uang, dan uang itu untuk rakyat.”
Beberapa hari terakhir, pengeluaran dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagian besar dibekukan. Beberapa kantor bahkan mengurangi penggunaan listrik, seperti mematikan lampu dan lift. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi target penghematan sebesar $19 miliar atau sekitar 8,5% dari total belanja negara yang direncanakan tahun ini. Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk program seperti renovasi sekolah, pemberian makan gratis bagi siswa, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Namun, pengalihan anggaran besar-besaran ini menimbulkan kekhawatiran. Para analis memperingatkan bahwa pengurangan ini dapat menghambat layanan sektor publik dan menghentikan proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Indeks saham utama Indonesia telah turun 6,5% bulan ini, menjadikannya yang terburuk di kawasan, akibat kekhawatiran atas dampak pemotongan anggaran terhadap sektor konstruksi, perjalanan, dan akomodasi yang bergantung pada belanja pemerintah.
Pengurangan anggaran ini juga berpotensi melemahkan kepercayaan investor dan belanja modal swasta, yang pada akhirnya dapat memperlambat permintaan domestik. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memperingatkan bahwa pemotongan lebih dari 70% anggaran mereka akan berdampak besar, termasuk pada pemeliharaan infrastruktur dan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Kementerian yang menjadi inti dari agenda Prabowo, seperti kesehatan dan pendidikan, juga terkena dampak. Pengadaan obat dan vaksin serta sejumlah program penelitian terancam dikurangi. Di sisi lain, beberapa laporan bahwa tunjangan hari raya dan bonus pegawai negeri akan dihapus telah dibantah oleh kantor presiden, menunjukkan adanya kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Meskipun demikian, dari perspektif pasar obligasi, penghematan anggaran ini dapat membantu menjaga defisit anggaran tetap dalam batas legal dan mengurangi kebutuhan pemerintah untuk berutang. Selain itu, sektor-sektor yang menjadi prioritas Prabowo, seperti pertanian dan pengolahan makanan, berpotensi mendapatkan dorongan positif di masa mendatang.
Namun, dampak positif ini diperkirakan baru akan terasa setelah melewati periode perlambatan ekonomi yang signifikan. Para ekonom memperingatkan bahwa reorientasi anggaran yang dilakukan saat ini bisa menciptakan “lembah pertumbuhan” sebelum efek positif dari program sosial Prabowo dirasakan.
Sumber: Yahoo Finance
Jangan Ketinggalan! Baca Artikel Lainnya di Sini